Polemik PHK 4.900 Pekerja Sampoerna




Kasus yang melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan secara besar besaran. Pada kasus ini perusahaan telah melanggar konsep utilitarianism karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan melakukan PHK secara besar-besaran ketimbang berusaha mempertahankan karyawan dan mencari solusi lain yang lebih etis.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras rencana pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4.900 buruh PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) per 31 Mei 2014.  Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, sudah puluhan tahun buruh rokok tersebut telah membuat keluarga HM Sampoerna menjadi kelompok orang terkaya di Indonesia. Walaupun pabrik rokok ini sudah dijual ke perusahaan asing, maka keluarga HM Sampoerna wajib ikut bertanggung jawab agar PHK tersebut dapat dibatalkan. Karena kemungkinan PHK tersebut merupakan bagian perjanjian terselubung dengan pemilik baru setelah HM Sampoerna meraup keuntungan besar dari penjualan perusahaan tersebut. (economy.okezone.com)

Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menilai, PT HM Sampoerna Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 pekerja hanya akal-akalan perusahaan tersebut. Pasalnya, yang terkena PHK itu adalah karyawan outsourcing yakni pekerja pemborongan dan pekerja harian lepas dimana kepastian akan pendapatan maupun jaminan sosialnya yang tidak jelas.

Sebagaimana diberitakan, PT HM Sampoerna Tbk telah menghentikan operasional pabrik rokok terhitung tanggal 16 Mei 2014. Serikat buruh menganggap dimana setelah bertahun-tahun memberikan produktivitas dan keuntungan bagi HM Sampoerna, para pekerja tersebut dengan mudahnya di PHK tanpa mendapat kepastian untuk bekerja kembali. Kalaupun dijanjikan untuk diberi pelatihan maka hal tersebut  tetap tidak menyelesaikan masalah karena mengganti profesi pekerjaan tadak mudah dan cepat.

PT HM Sampoerna Tbk  telah melakukan  PHK terhadap 4.900 pekerja yang terdiri dari pabrik di Jember sebanyak 2.300 orang dan pabrik Lumajang sebanyak 2.600 orang pekerja. Keputusan HM Sampoerna ini dinilai merupakan cara untuk melepaskan tanggungjawab HM sampoerna kepada para pekerja yang sudah lama bekerja. Seharusnya HM Sampoerna sudah mengangkat para pekerja tersebut sebagai pekerja tetap karena buruh linting rokok tersebut bekerja di line inti produksi rokok, dimana  sesuai Pasal 64-66 UU 13/2003  Permenakertrans 19/2012, seharusnya pekerja tersebut menjadi pekerja tetap, bukan terus menerus di outsourcing.

Menurut data Kementerian Perindustrian pertumbuhan pasar rokok bisa mencapai 8% di tahun 2013 dan akan terus meningkat di tahun 2014 ini. Pasar rokok nasional pada 2013 mencapai Rp 223 triliun. Hal ini berarti bahwa permintaan terhadap rokok masih sangat besar dan HM sampoerna masih dalam kondisi yang masih dapat beroperasi sehingga  tidak ada alasan HM sampoerna untuk menutup pabriknya di Jember dan Lumajang. Keputusaan HM Sampoerna dianggap hanyalah akal-akalan saja karena penutupan pabrik di Jember dan Lumajang akan disertai dengan pembukaan pabrik baru di daerah lain. Pemerintah pusat harus turun tangan atas masalah ini.

Dikatakan, pemberian pesangon yang hanya dua bulan upah ditambah tunjangan hari raya (THR) tahun ini oleh HM sampoerna atas PHK tersebut merupakan pelanggaran serius UU 13/2003 tentang Tenaga Kerja. Dimana seharusnya para pekerja sudah menjadi karyawan tetap dan mendapatkan hak-haknya sesuai UU 13/2003. Pemberian pesangon yang minim tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan bukti bahwa memang HM sampoerna ingin melepaskan tanggungjawab dengan tidak memperhitungkan masa kerja para pekerja.

Jika terdapat pelanggaran kesepakatan dan ketidaksesuaian pembayaran pesangon tampak dengan jelas bahwa perusahaan melanggar konsep hak dan kewajiban, serta keadilan. Dengan ketidaksesuaian dan pelanggaran tersebut, konsep Distributive justice, keadilan berdasar kontribusi, keadilan berdasar kebutuhan dan kemampuan, Keadilan retributive, Compensatory justice telah dilanggar. Di samping itu konsep hak dan kewajiban terutama hak kontraktual telah dilanggar secara nyata. Pada hak kontraktual, hak seseorang harus dibayar sesuai dengan kontrak.

Pemerintah harusnya bertindak tegas melalui anjuran Disnaker setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menolak permohonan PHK tersebut. Dan juga meminta pengusaha kembali berunding dengan serikat pekerja perusahaan untuk mencari jalan keluar menghindari PHK tersebut. Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans, Irianto Simbolon, meminta  PT HM Sampoerna Tbk agar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menggambarkan bahwa suatu pemecahan kasus dilemma etis diperlukan suatu koordinasi dan sinergi yang baik dari semua pihak yang berkaitan.  Secara keseluruhan, meskipun terdapat pelanggaran etika procedural, namun Pihak Sampoerna memiliki alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 karyawannya yang bekerja di pabrik Jember dan Lumajang tersebut. Dikutip dari liputan6.com, menurut Sekretaris Perusahaan Sampoerna, Maharani Subandhi menuturkan, pemutusan hubungan kerja itu dilakukan seiring dengan ditutupnya dua pabrik yang berlokasi di daerah tersebut pada 31 Mei 2014.

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Maharani mengakui adanya penurunan pangsa pasar segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) secara terus menerus hingga 23,1% pada 2013, dari 30,4% di 2009.  Hal ini terjadi karena perubahan preferensi perokok dewasa dari sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin dengan filter. Menurut dia, penurunan yang terjadi pada 2013 merupakan penurunan yang sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kinerja merek‐merek SKT Sampoerna, di mana volume penjualan perseroan mengalami penurunan sebesar 13% pada  2013.

Dimana Total volume SKT industri terus mengalami penurunan hingga kuartal pertama tahun 2014 mencapai 16,1%.  Maharani menuturkan, keputusan produsen rokok bermerek Dji Sam Soe itu menutup kedua pabrik SKT merupakan pilihan terakhir, yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memastikan iklim usaha dan iklim kerja yang stabil dan berkesinambungan bagi perusahaan maupun keseluruhan karyawan produksi SKT Sampoerna. Meskipun penutupan pabrik SKT di Jember dan Lumajang akan menyita perhatian, Sampoerna tetap berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri rokok Indonesia.

Untuk masalah pesangon, bagi karyawan yang terkena PHK, Sampoerna berjanji akan memberikan paket pesangon yang jumlahnya lebih besar dari yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Di samping itu, pihak perusahaan juga akan membayarkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri untuk tahun 2014 ini. Selain paket pesangon dan THR tersebut, Sampoerna juga memberikan kesempatan kepada para karyawan di pabrik SKT Jember dan Lumajang untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mendapatkan keahlian baru dan mencari sumber penghasilan lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Hariyadi juga mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik PT HM Sampoerna di kabupaten itu sudah memenuhi prosedur. Dimana  alasan HM Sampoerna bahwa perusahaannya bangkrut karena produknya terus mengalami penurunan penjualan dan tidak ada yang salah secara undang-undang terkait dengan penutupan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Garahan, Kecamatan Silo, tersebut. Pesangon buruh PHK PT HM Sampoerna Tbk dengan dan tunjangan hari raya (THR) akan diselesaikan mulai 6 Juni sampai 13 Juni 2014.

Pesangon disesuaikan dengan peraturan normatif yang ada di UU Ketenagakerjaan. Pihak Disnaker Kabupaten Jember menyatakan proses PHK karyawan telah memenuhui prosedur. Kepala Dinasker Kabupaten Jember, Ahmad Hariyadi mengatakan, PT HM Sampoerna Tbk menutup pabrik dengan alasan karena mengalami kerugian besar akibat tidak lakunya produk rokok kretek. PHK tersebut dilakukan karena PT HM Sampoerna Tbk menutup dua pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Jember dan Lumajang, Jawa Timur dengan alasan naiknya upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Melalui perjanjian tripartit antara PT HM Sampoerna, perwakilan buruh oleh SPSI, dan Disnakertrans, realisasi pencairan pesangon akan diberikan pada tanggl 6 Juni mendatang. Karyawan mengancam akan melakukan aksi demo jika PT HM Sampoerna ingkar janji. Pihak PT HM Sampoerna Tbk sudah berjanji akan memberikan pesangon enam kali gaji ditambah dengan Tunjangan Hari Raya.

Titik temu antara Karyawan dan Direksi PT HM Sampoerna, akhirnya tercapai setelah terjadi pertemuan-pertemuan antara direksi, mantan-mantan karyawan dengan serikat pekerja karyawan dan tim khusus yang di kirim oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan proses PHK menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan hak-hak normatif pekerja terpenuhi.

PT HM Sampoerna Tbk menghentikan operasional pabrik rokok terhitung tanggal 16 Mei 2014. Akibatnya, 4.900 pekerja di-PHK, terdiri dari 2.300 orang pekerja pabrik di Jember dan 2.600 pekerja dari pabrik Lumajang. Namun kasus PHK di pabrik Jember, telah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Di antaranya kesepakatan pelaksanaan pembayaran kompensasi pesangon 6 bulan pada 25 Mei 2014. Pesangon 6 bulan ini terdiri dari 2 bulan upah, uang kebijakan 3 bulan upah, dan tambahan tunjangan hari raya 1 bulan upah.

Sedangkan untuk pabrik di Lumajang, proses perundingan dan pertemuan bipartit lanjutan masih akan dilakukan beberapa hari ke depan. Perundingan itu dimediasi pemerintah pusat dan dinas tenaga kerja setempat. Pasalnya karyawan menyadari akan sangat sulit untuk benar-benar mendapatkan haknya secara utuh yang diberikan oleh perusahaan karena sulitnya menghadapi masalah administrasi yang akan membelit mereka.

Oleh karena itu, karyawan menerima uang pesangon yang sekarang sudah disepakati, walaupun mungkin dalam hati kecil sebagian dari meraka masih merasa keberatan dan menginginkan tidak terjadi PHK tapi bagaimanapun pihak perusahaan sudah mengambil keputusan.






0 Response to "Polemik PHK 4.900 Pekerja Sampoerna"

Posting Komentar