Sri Mulyani Antek Asing



Tanpa perlu berdebat panjang, sepertinya kita semua belakangan ini semakin yakin kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki pandangan ekonomi neoliberal. Dia juga punya punya ciri-ciri sebagai ekonom kolonial yang tidak punya empati dan tidak punya terobosan dalam usaha mengangkat kesejahteraan matoritas rakyat negeri ini. Label Sri Mulyani sebagai antek asing semakin hari semakin melekat.

Sejak kementerian keuangan dipegang oleh Sri Mulyani banyak sekali kebijakan tidak pro rakyat yang dikeluarkan. Sri Mulyani mencabut subsidi untuk rakyat kecil, menambah hutang negara – Profesor Anwar Nasution menyebut Sri sebagai 'Menteri Batok Kelapa', karena 'piawai' dalam urusan mengutang ke pihak asing –, hingga yang terbaru yakni menaikkan tarif cukai rokok hingga 23% (tertinggi sepanjang sejarah).

Selain angka kenaikan cukai untuk 2020 yang terbilang janggal, proses perumusannya juga terlihat aneh. Sebab dalam sidang paripurna dengan DPR, kenaikan cukai rokok sejatinya disepakati hanya 10-13 persen saja. Sementara dalam rapat kabinet besaran angka kenaikannya tidak ditentukan. Lalu darimana asalnya angka kenaikan sebesar 23 persen ini?

Bahkan kenaikan ini terlihat seperti keputusan seenak jidat Sri Mulyani saja. Bahkan Kementerian Perindustrian juga secara terbuka menyatakan tidak sepakat dengan kenaikan sebesar 23 persen ini. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim berpendapat keputusan ini jelas merugikan industri rokok dan tembakau. Permintaan terhadap rokok bisa saja turun, sehingga pembelian tembakau oleh perusahaan ikut terdampak.

Jika diterik lebih jauh lagi, dampak kenaikan tarif cukai tentu saja lebih luas lagi. Karena jika permintaan terus menurun, kinerja industri rokok dan tembakau jelas akan ikut menyusut. Bila demikian, bukan tidak mungkin perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawannya demi mengurangi beban biaya di tengah permintaan yang merosot. Artinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober 2019 bisa mengakibatkan PHK massal.

Dibalik segala kontroversinya soal kenaikan tarif cukai itu, ternyata ada fakta menarik yang membuktikan kalau Sri Mulyani memang antek asing. April 2018, Sri Mulyani diangkat sebagai anggota task force kebijakan fiskal untuk kesehatan Bloomberg Philathropies (BP). BP adalah lembaga swasta yang didirikan mantan Walikota New York tiga periode dan pengusaha media Michael Bloomberg. Misi utamanya yakni pengendalian tembakau.

BP melalui Bloomberg Initiative menyalurkan dana milyaran rupiah untuk kegiatan antirokok di seluruh dunia. Di antaranya hinggap ke rekening banyak LSM dan sedikit ke lembaga pemerintah di Indonesia. Program-program yang sudah dan masih berjalan antara lain asistensi penyusunan RUU, Perda dan regulasi pengendalian dan pengalihan tanaman tembakau ke tanaman lain, pengaturan larangan merokok, larangan memajang rokok di gerai penjualan, sampai pemaksaan peningkatan tarif cukai rokok hingga 70% dari harga rokok.

Tujuan penyaluran dana itu adalah menyiapkan jalan masuk bagi penerapan program bantuan farmasikologis untuk berhenti merokok. Program ini diikuit oleh memunculnya produk-produk Nicotin Replacement Therapy (NRT) sebagai pengganti rokok. Hadirnya NTR dimaksudkan untuk merebut ceruk dagang nikotin melalui bantuan badan resmi PBB yakni WHO. Mengapa perusahaan farmasi tertarik terjun ke pasar nikotin? Karena omset pasar nikotin dunia nilainya sangat fantastis!






0 Response to "Sri Mulyani Antek Asing"

Posting Komentar