Modus Outsourching Sampoerna Berujung PHK


Sampoerna dalam paraktiknya di lapangan menggunakan sistem Mitra Produksi Sampoerna (MPS) untuk urusan ketenagakerjaan. MPS merupakan sebuah praktek proses pengalihdayaan atau memindahkan kegiatan usaha produksi ke pihak ketiga dengan tujuan melakukan efisiensi tenaga kerja dan menghemat biaya produksi. Pihak ketiga sebagai mitra Sampoerna memakai sistem outsourching bagi semua pekerjanya.

Sistem MPS tentu sangat menguntungkan bagi Sampoerna. Sampoerna dapat meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan tanpa harus mengeluarkan dana investasi baru untuk membangun pabrik atau perluasan pabrik. Selain itu,Sampoerna juga bisa terbebas dari problem tenaga kerja seperti pesangon, pensiun atau hak tenaga kerja lainnya, karena sudah menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai mitra usaha.

Praktik itu tentu menyimpang dari isi UU Ketenagakerjaan serta peraturan turunan lainnya. UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing adalah jasa kebersihan, keamanan, transportasi, katering dan jasa migas pertambangan. Sementara pekerjaan yang bersifat kontinyu tidak diperbolehkan untuk di outsourcing. Dan dalam industri rokok, aktivitas melinting rokok merupakan core binis yang tak bisa dilimpahkan oleh pihak lain, selain hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.

Setiap sesuatu yang menyalahi aturan pasti melahirkan masalah, tak terkecuali sistem MPS. April 2017, KUD Sumberejo Pasuruan sebagai mitra Sampoerna melakukan PHK sepihak. Ratusan buruh outsourcing yang mayoritas adalah ibu-ibu dirumahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka juga hanya diberi pesangon sekedarnya meski sudah bekerja di KUD Sumberejo selama puluhan tahun. Korban PHK kemudian hanya bisa mengadu ke anggota DPRD Pasuruan terkait kasus itu. Sementara Sampoerna seolah tak pernah terlibat dan lepas tangan terkait kasus itu.

Kejadian serupa juga terjadi di Kendari pada Agustus 2019 lalu. CV Central Niaga yang merupakan mitra usaha Sampoerna melakukan PHK sepihak terhadap 14 karyawannya. 14 orang karyawan itu dipecat dengan tanpa diberikan pesangon yang layak. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Kasus itu kemudian diadvokasi oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kendari (IPPMIK). Puluhan massa dari IPPMIK mendatangi kantor Sampoerna Kendari. Karena merasa tidak terlibat dalam kasus itu, Sampoerna tetap enggan turut bertanggungjawab. Massa kemudian kesal dengan sikap Sampoerna yang lepas tangan. Massa lalu melempari kantor Sampoerna Kendari dengan tomat busuk sebagai bentuk kekecewaan.

Jauh sebelum dua kasus itu, praktik PHK sepihak dalam skala besar yang melibatkan Sampoerna juga terjadi di Jember dan Lumajang. Tepatnya di 2014 silam. Dua pabrik milik Sampoerna ditutup tanpa alasan yang jelas. Imbasnya, sekitar 4.900 buruh di-PHK secara masal.




0 Response to "Modus Outsourching Sampoerna Berujung PHK"

Posting Komentar