Politik Dagang Rokok Putih Ala Sampoerna (1)


Kita tahu bahwa satu negara besar yang menerapkan sistem pasar bebas, Amerika Serikat, telah menutup pintu dagang bagi kretek di wilayah kekuasaannya. Kretek dianggap menggunakan penambah rasa karena cengkeh di dalamnya, dan karena alasan inilah kemudian pelarangan dagang kretek dilakukan di sana. Meski sebenarnya, kita sama-sama tahu, rokok berbahan mentol yang menggunakan penambah rasa bebas berkeliaran di sana.
Kretek dengan rasanya dianggap sebagai sebuah pengganggu bagi industri rokok raksasa dunia yakni Philip Morris. Apalagi, sudah sejak lama pula bisnis tembakau yang menggiurkan ini diupayakan agar dapat dikuasai hanya oleh segelintir pihak. Upaya monopoli dan kepentingan bisnis oleh Phillip Morris kemudian membuat segala hal dilakukan agar mereka saja yang menguasai bisnis tembakau.
Pertarungan ini kemudian turut menggunakan ‘kesehatan’ sebagai dalih agar dagangannya lebih laris atau monopolinya di bisnis ini berhasil. Jika rokok selama ini dianggap berbahaya karena kandungan tar dan nikotin, maka segala produk yang mengandungnya lebih tinggi dianggap lebih berbahaya.
Sialnya, secara angka kretek memang memiliki tar dan nikotin yang lebih tinggi ketimbang rokok putih. Dan hal ini membuat kretek dianggap lebih berbahaya ketimbang rokok, hingga harus diperangi hingga akar-akarnya. Padahal, penggunaan angka tar dan nikotin malah mengaburkan fakta bahwa kandungan rempah yang ada di dalam kretek justru berguna bagi kesehatan.
Belakangan, setelah sukses mengakuisisi Sampoerna, Philip Morris terus mengganggu peredaran kretek di Indonesia. Mereka melakukan hal serupa yakni melaui intervensi kebijakan untuk menguasasi pasar rokok Indonesia yang notabene masih dikuasai kretek. Philip Morris mengakomodir kepentingan dagang rokok putih di Indonesia. Produk dagang Philip Morris merupakan rokok putih yang terkenal di berbagai belahan dunia, salah satunya Marlboro.
Terkait kebijakan, seperti yang kita ketahui bersama, Sampoerna adalah salah satu pabrikan yang mendukung kebijakan PP 109 tahun 2012. Sampoerna yang dikendalikan oleh Philip Morris memiliki kepentingan lahirnya kebijakan ini dengan harapan menghancurkan industri rokok nasional sehingga mereka dapat menjadi pemain tunggal bisnis rokok di Indonesia.





0 Response to "Politik Dagang Rokok Putih Ala Sampoerna (1)"

Posting Komentar