Perda KTR yang Berpotensi Melanggar Hak Konsumen

Selama ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak hak perokok sebagai konsumen dikesampingkan. Pemerintah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di berbagai area seperti tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, namun di satu sisi, area-area tersebut tidak menyediakan tempat khusus/ruangan untuk merokok. Kalaupun ada, biasanya dibuat tidak manusiawi: tempatnya sempit, berdesakan, malah terkadang jauh, minim penunjuk arah menuju tempat merokok, dan terkadang ditempatkan dalam ruangan yang telah diatur satu ruangan dengan cafe.

rokok dan kopi

Kalau mau merokok harus membeli sesuatu dari cafe tersebut. Pada intinya perokok dibuat tidak nyaman dalam melakukan aktivitas merokok.

Ada hak-hak konsumen yang tak dipenuhi oleh Pemerintah, khususnya pemerintah daerah di masing-masing kota/kabupaten seluruh Indonesia. Padahal dalam aturan yang berlaku, ada banyak hak-hak yang harus dipenuhi kepada konsumen.

Konsumen seharusnya punya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen juga punya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain itu, ada hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Kemudian hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

bungkus rokok

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari poin-poin terkait hak konsumen, salah satu lembaga yang bertugas mengawal, mengadvokasi dan turun tangan langsung ke konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Namun, entah kenapa, terkait produk rokok, YLKI enggan memberikan advokasi jika terjadi permasalahan terkait hak-hak konsumen produk rokok. YLKI sepertinya sedang melakukan tindakan tak adil terhadap para konsumen rokok. Dan ini terjadi terus-menerus.

Begitupun dengan pemerintah sebagai sebuah institusi yang harusnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya, namun malah tak dilakukan.

rokok

Di beberapa daerah diberlakukan Perda KTR yang banyak mendiskriminasikan para konsumen rokok. Dengan tak memberikan ruangan khusus merokok. Hal tersebut seharusnya tak terjadi.

Pemberlakuan aturan-aturan yang masih mendiskriminasi para konsumen rokok harus segera dihentikan. Begitupun dengan Perda KTR.

Aktivitas merokok adalah hal legal dan dilindungi oleh Undang-undang. Para konsumen rokok juga adalah salah satu penyumbang perekonimian negara dan wajib dipenuhi hak-haknya, sebab rokok adalah produk resmi bercukai. Sudah seharusnya kita bangga dan terus menuntut adanya pemenuhan hak sebagai perokok.




0 Response to "Perda KTR yang Berpotensi Melanggar Hak Konsumen"

Posting Komentar