374 Ritel di Repok Mulai Dilarang Memajang Display Rokok

Lagi-lagi diskriminasi terhadap para perokok melalui pengelola toko ritel yang menjual rokok kembali terjadi. Setelah sebelumnya kota Bogor melarang para penjual rokok untuk memajang display rokok, sekarang giliran Depok yang menerapkan aturan tersebut.

bungkus rokok

“Ada sekitar 374 ritel yang ada di Kota Depok dilarang memasang display atau iklan rokok sesuai Surat Edaran Walikota Depok Mohammad Idris, No. 300/357-Satpol PP kepada pelaku/pengelola/penanggungjawab usaha se-Kota Depok mulai 19 September 2018 termasuk peraturan daerah (Perda) No. 3 tahun 2014 tentang kawasan Tanpa Rokok (KTR),” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Yayan Arianto, Senin (1/10/2018) saat diwawancarai jurnalis poskotanews.

penjual rokok

Menurut Yayan, surat himbauan itu secara bertahap akan dilakukan ke agen-agen dan toko tradisional, namun sekarang pihaknya hanya melakukan di pusat belanja termasuk mini market.

Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari bahaya asap rokok terlebih kalangan anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran industri rokok dari pengaruh iklan dan promosi rokok yang belakangan makin mengkhawatirkan.

rokok

Kebijakan ini tentu saja merupakan kebijakan yang tak tepat guna dan tak efektif jike memang alasan penerapannya adalah untuk menurunkan angka perokok di bawah umur. Toh, riset mengenai jumlah perokok di bawah umur tak pernah dipublikasikan. Rokok selalu dijadikan kambing hitam atas rusaknya kesehatan generasi muda. Padahal kalau kita lihat secara sederhana, ada banyak produk lainnya yang bisa dikonsumsi secara bebas dan gampang didapatkan seperti miras atau kondom.

Aturan untuk melarang display rokok ini tentu saja menjadi polemik tersendiri. Maklum saja, sebab menurut Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009, rokok merupakan produk yang legal, sehingga ia punya hak untuk tetap diiklankan.

Mahkamah menegaskan putusan MK bernomor 19/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 November dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan. Terlebih, tidak ada larangan diperjualbelikandantidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang.

rokok

Langkah yang tepat untuk menurunkan angka perokok di bawah umur seharusnya adalah melalui edukasi, bisa melalui keluarga, pedagang, sampai lingkungan sekolah. Bukan malah melarang pedagang untuk mempromosikan dagangan miliknya yang seharusnya legal.