Aturan Tirai Rokok di Minimarket Bogor Menuai Banyak Protes

Polemik Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor banyak menuai protes. Aturan tentang pelarangan memajang bungkus rokok pada etalase dan display toko. Aturan yang kemudian diperluas penerapannya ke dalam pasar-pasar tradisional Kota Bogor. Aturan ini sudah diterapkan di beberapa minimarket yang ada di Kota Bogor.

bungkus rokok

Salah satu yang terus digiatkan adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor, yang melarang iklan rokok di ruang publik. Memajang rokok pada display, rak kaca toko, adalah melanggar hukum, sehingga jika ingin memajang jualan rokok, harus ditutup dengan tirai, agar tak nampak secara jelas di publik.

Aturan ini tentu saja memberatkan para pengusaha industri rokok. Rokok adalah produk dagangan yang sama dengan barang dagangan lainnya, sama-sama harus bisa dipajang di dalam toko. Bagaimana bisa barang dagangan yang dijual harus ditutup tirai atau kain, padahal rokok adalah produk legal yang punya kekuatan hukum. Produk yang bisa diperdagangkan dan dikonsumsi banyak orang.

orang merokok

Rokok memang salah satu produk yang diawasi oleh Pemerintah, terbukti dengan adanya label cukai di kemasannya. Artinya produk ini punya aturan yang tertulis dibuat Pemerintah. Aturan yang tertuang dalam PP 109/2012 adalah peraturan pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Aturan jelas ini kemudian ditabrak dengan Perda nomor 12 tahun 2019 Kota Bogor.

rokok

Salah satu pasal dalam perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor yang menabrak aturan ada di pasal 1 Nomor 11. Disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Aturan perda tersebut menabrak PP 109/2012 di pasal 50 ayat 2, yang menjelaskan: “Larangan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.”

orang merokok

Hal ini yang kemudian membuat gabungan asosiasi pengusaha, asosiasi rokok dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) membawa perdebatan ini ke Kementerian, termasuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bogor, agar aturan ini ditinjau ulang dan direvisi.

Berbagai Forum Diskusi dilakukan terus menerus dengan Walikota Bogor, agar meninjau kembali Perda ini. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Apakah aturan yang merugikan banyak pihak ini akan terus diterapkan atau malah dihapuskan. Semoga para wakil rakyat kita di sana mendengar aspirasi rakyatnya.