Tuding Rokok Sebagai Penyebab Kemiskinan: Cara Pemerintah Lari dari Tanggung Jawab Sejahterakan Rakyat

Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun 2017 lalu mengeluarkan rilis bahwa rokok merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia. Lantaran masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan kuat dalam membeli rokok.

rokok

Data BPS tersebut diamani oleh Jokowi dan dibahas di rapat kabinet terbatas pada 14 Maret 2017 lalu. Di forum tersebut, Jokowi prihatin dengan rakyatnya yang lebih memilih rokok daripada makanan bergizi. Sedangkan Jusuf Kalla di forum berbeda ketika ditanyai wartawan membenarkan rokok sebagai penyebab kemiskinan dan membuat perusahaan rokok untung besar.

rokok

Baik Jokowi maupun Jusuf Kalla sudah lupa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini dalam mengenjot harga rokok melalui kenaikan cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengerek pendapatan negara sehingga mendapatkan porsi lebih 60% dari setiap bungkus rokok memberatkan masyarakat.

rokok

Sedangkan perusahaan rokok hanya mendapatkan porsi 40% dari setiap bungkus rokok yang terjual. Itupun masih digunakan untuk belanja bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran.

Tudingan bahwa rokok sebagai penyebab kemiskinan yang baru-baru digulirkan akhirnya menjadi tidak masuk akal dan hanya menjadi kambing hitam sehingga pemerintah bisa lepas tangan dari tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

rokok

Andaikan benar rokok menjadi penyebab kemiskinan, betapa mudah memutuskan mata rantai kemiskinan. Pemerintah tinggal menutup semua pabrik rokok, tapi apakah Anda percaya kemiskinan tidak ada lagi di Indonesia?

Tentu tidak, karena kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor di antaranya kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja formal, gelombang PHK, ketimpangan pembangunan, akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang mahal, kerentanan bencana alam, tanah-tanah produktif yang diambil alih oleh perusahaan multinasional, dan lain sebagainya.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto