Mengungkap Tabir Dibalik Penutupan Pabrik SKT Sampoerna




Tanggal 31 Mei 2014 Sampoerna menutup dua pabrik SKT mereka di Jember dan Lumajang. Penutupan pabrik tersebut menyebabkan sekitar 4.900 buruh pabrik di-PHK secara sepihak. Sampoerna beralasan langkah itu diambil seiring dengan  rencana untuk merestrukturisasi operasional pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dianggap merugikan Sampoerna.

Sampoerna sah sah saja alasan apapun. Namun fakta di lapangan menyebutkan jika Sampoerna adalah pemimpin pasar SKT. Brand SKT Sampoerna lebih kuat dibanding perusahaan SKT lainnya. Laporan Tahunan Sampoerna pada 2013 menunjukkan bahwa secara kesuluruhan unit bisnis mereka mengalami pertumbuhan meskipun pangsa pasar SKT Sampoerna menurun.

Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp 75 triliun sepanjang 2013. Naik 12,6 persen dibandingkan penjualan bersih pada 2012. Selain itu, tahun lalu perseroan juga meningkatkan volume produksi sebesar 3,4 persen menjadi 111,3 miliar batang. Bagaimana mungkin Sampoerna menutup pabrik dengan alasan mengalami kerugian padahal dividen tahun 2012 mencapai Rp9,95 triliun?

Alasan menutup pabrik karena redupnya pasar SKT bisa jadi hanyalah akal-akalan Sampoerna saja. Dibalik alasan kurang logis itu, Sampoerna sejatinya hanya ingin mengefisiensi pekerjanya saja mengingat proses produksi SKT memang membutuhkan jumlah pekerja yang banyak. Alasan lain yang lebih masuk akal tentu Sampoerna punya keinginan untuk memperbesar segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Rokok Putih mereka.

Dugaan itu terbukti. Tak lama berselang setelah penutupan dua pabrik SKT di Jember dan Lumajang, Philip Morris Indonesia alias Sampoerna membangun dua pabrik kretek mesin di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi di dua pabrik tersebut ditaksir sebesar US$ 174 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Dua pabrik itu rencananya akan diproyeksikan untuk memproduksi rokok kretek mesin dan rokok putih.

Sampoerna berniat melakukan peningkatan kapasitas produksi Marlboro untuk pasar domestik dan ekspor, khususnya pasar Asia Pasifik. Di 2012, nilai ekspor produk tembakau dari PMID dan Sampoerna mencapai angka US$ 24 juta dan diharapkan akan meningkat sedikitnya dua kali lipat di tahun ini menyusul adanya penambahan kapasitas produksi.

Dua pabrik baru milik Sampoena itu mulai beroperasi secara penuh pada 2014. Karena memang berorientasi pada mesin, sehingga tak banyak tenaga pekerja manusia yang direkrut oleh Sampoerna. Mereka hanya mempekerjakan tak lebih dari 600 orang saja. Angka itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah buruh pabrik SKT di Jember dan Lumajang yang di-PHK Sampoerna sebelumnya. Ini sekaligus jadi bukti juga kalau Sampoerna sejak awal memang punya niatan mengefisiensi pekerjanya.





Modus Outsourching Sampoerna Berujung PHK


Sampoerna dalam paraktiknya di lapangan menggunakan sistem Mitra Produksi Sampoerna (MPS) untuk urusan ketenagakerjaan. MPS merupakan sebuah praktek proses pengalihdayaan atau memindahkan kegiatan usaha produksi ke pihak ketiga dengan tujuan melakukan efisiensi tenaga kerja dan menghemat biaya produksi. Pihak ketiga sebagai mitra Sampoerna memakai sistem outsourching bagi semua pekerjanya.

Sistem MPS tentu sangat menguntungkan bagi Sampoerna. Sampoerna dapat meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan tanpa harus mengeluarkan dana investasi baru untuk membangun pabrik atau perluasan pabrik. Selain itu,Sampoerna juga bisa terbebas dari problem tenaga kerja seperti pesangon, pensiun atau hak tenaga kerja lainnya, karena sudah menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai mitra usaha.

Praktik itu tentu menyimpang dari isi UU Ketenagakerjaan serta peraturan turunan lainnya. UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing adalah jasa kebersihan, keamanan, transportasi, katering dan jasa migas pertambangan. Sementara pekerjaan yang bersifat kontinyu tidak diperbolehkan untuk di outsourcing. Dan dalam industri rokok, aktivitas melinting rokok merupakan core binis yang tak bisa dilimpahkan oleh pihak lain, selain hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.

Setiap sesuatu yang menyalahi aturan pasti melahirkan masalah, tak terkecuali sistem MPS. April 2017, KUD Sumberejo Pasuruan sebagai mitra Sampoerna melakukan PHK sepihak. Ratusan buruh outsourcing yang mayoritas adalah ibu-ibu dirumahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka juga hanya diberi pesangon sekedarnya meski sudah bekerja di KUD Sumberejo selama puluhan tahun. Korban PHK kemudian hanya bisa mengadu ke anggota DPRD Pasuruan terkait kasus itu. Sementara Sampoerna seolah tak pernah terlibat dan lepas tangan terkait kasus itu.

Kejadian serupa juga terjadi di Kendari pada Agustus 2019 lalu. CV Central Niaga yang merupakan mitra usaha Sampoerna melakukan PHK sepihak terhadap 14 karyawannya. 14 orang karyawan itu dipecat dengan tanpa diberikan pesangon yang layak. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Kasus itu kemudian diadvokasi oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kendari (IPPMIK). Puluhan massa dari IPPMIK mendatangi kantor Sampoerna Kendari. Karena merasa tidak terlibat dalam kasus itu, Sampoerna tetap enggan turut bertanggungjawab. Massa kemudian kesal dengan sikap Sampoerna yang lepas tangan. Massa lalu melempari kantor Sampoerna Kendari dengan tomat busuk sebagai bentuk kekecewaan.

Jauh sebelum dua kasus itu, praktik PHK sepihak dalam skala besar yang melibatkan Sampoerna juga terjadi di Jember dan Lumajang. Tepatnya di 2014 silam. Dua pabrik milik Sampoerna ditutup tanpa alasan yang jelas. Imbasnya, sekitar 4.900 buruh di-PHK secara masal.




Kepentingan Sampoerna dalam Simplifikasi Cukai Rokok


Isu simplifikasi cukai rokok belakangan menjadi obrolan hangat di kalangan stakeholder pertembakauan. Simplifikasi atau bisa dimaknai sebagai penyederhanan tingkatan (layer) tarif cukai rokok memang syarat kepentingan. Karena dengan simplifikasi, pabrikan rokok kecil akan dipaksa bersaing secara terbuka dengan perusahaan rokok besar. Akibatnya, lambat laun bisa dipastikan pabrikan rokok kecil satu persatu bakal tumbang.

Logika sederhananya begini. Simplifikasi akan sangat menguntungkan bagi pabrikan rokok besar – khususnya bagi perusahan rokok multinasional sebagai produsen rokok putih yang sejauh ini dikenai tarif cukai paling tinggi – karena produk mereka akan dikenai tarif cukai yang setara dengan pabrikan rokok kecil. Ketika tarif cukai setara, produk mereka tentu harga jualnya akan setera juga dengan produk pabrikan rokok kecil.

Ketika harga jual produk bisa setara, konsumen tentu akan memilih produk dari pabrikan rokok besar yang secara cita rasa maupun brand jauh lebih unggul dari rokok keluaran pabrikan kecil. Pangsa pasar pabrikan rokok kecil bisa dipastikan akan tergerus tajam. Pabrikan rokok kecil hanya tinggal mengunggu waktu untuk gulung tikar.

Lalu, siapa sebenarnya aktor dibalik munculnya isu simplifikasi cukai rokok? Jawabannya adalah Sampoerna!

Isu simplifikasi sudah digaungkan oleh Sampoerna sejak tahun 2015. Sampoerna selalu melobi pemerintah agar kebijakan simplifikasi segera diterapkan. Dalam isu simplifikasi yang digaungkan oleh Sampoerna, di dalamnya berisi mengenai penggabungan batas produksi dan tarif cukai antara kretek dan rokok putih. Samporna juga mendorong agar layer atau golongan tarif cukai rokok yang ada saat ini dipangkas menjadi sesedikit mungkin.

Lobi Sampoerna terkait simplifikasi terbukti membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok mulai 2018 hingga 2021. Pada 2018, tarif cukai produk tembakau itu disederhanakan dari 12 menjadi 10 layer. Tahun ini, jumlah layer kembali dipangkas hingga hanya menjadi 8. Penyederhanaan dilanjutkan pada 2020 menjadi 6 layer dan akhirnya tinggal 5 layer pada 2021.

Secara kasat mata, simplifikasi seolah menjadi kebijakan yang sangat adil. Namun pada kenyataanya, kebijakan yang dirasa “adil” itu ternyata memuat makna ketikdakadilan serta hilangnya perlindungan pemerintah terhadap pabrikan rokok kecil yang notabene produsen kretek.  





Tipu Muslihat Philip Morris sebagai Kapitalis Global


Periode antara tahun 1980 hingga 1990 menjadi masa keemasan bagi industri tembakau Amerika Serikat. Nilai saham perusahaan tembakau menjadi primadona di lantai bursa Wall Street. Namun tak lama berselang, dinamika kompetisi produk dan penguasaan pangsa pasar menunjukkan industri tembakau di Amerika telah mencapai stagnasi atau tingkat jenuh.

Dalam ekonomi makro, kondisi ini dikenal sebagai siklus usaha atau konjungtur ekonomi. Ketika gerak roda industri telah mencapai stagnasi, itu juga dapat diterjemahkan bahwa industri tersebut berada pada situasi krisis. Ekonomi kapitalisme telah mengelu-elukan pertumbuhan sebagai roh dari dinamikanya. Tanpa pertumbuhan, dinamika industri tidak ada artinya.

Agenda ekspansi global adalah langkah selanjutnya untuk menghadapi krisis yang diakibatkan stagnasi industri tembakau di Amerika. Ekspansi global tidak saja bermakna pada perluasan usaha di tingkat global, tapi juga menciptakan ruang pertumbuhan bagi kapitalisasi industri tembakau global. Untuk bisa menguasai peluang tersebut, sumber daya global pun dikonsolidasikan berada pada satu integritas kepentingan yang solid.

Di sinilah kemudian muncul tipu muslihat oleh para kapitalis global. Philip Morris International (Altria Group), British American Tobacco (BAT), dan Japan Tobacco memprakarsai sebuah komitmen bersama untuk berada pada arus tren anti-tembakau yang disebut Project Cerberus. Dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah hewan berwujud anjing raksasa berkepala tiga, seperti yang ditampilkan dalam film Harry Potter episode pertama. Julukan itu sangat tepat untuk menggambarkan ketiga raksasa industri tembakau yang berada pada satu konsolidasi kepentingan.

Standar itu merupakan sebuah ketentuan etika terhadap kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan pemasaran oleh ketiga anggota Project Cerberus dalam operasinya di seluruh dunia. Ini meliputi informasi bagi konsumen, praktik pemasaran, praktik perdagangan dan riset, serta pengembangan produk baru. Itu semua sejalan dengan ketentuan-ketentuan di Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Dalam perkembangannya, sebagai rumusan kesepakatan Project Cerberus, standar itu memberikan dampak positif bagi tujuan ekspansi global. Seakan-akan sejalan dengan agenda pengendalian tembakau, raksasa Project Cerberus ikut mendorong tekanan yang dihasilkan FCTC bagi para pelaku industri tembakau domestik. Lewat tekanan FCTC, kehancuran para pelaku industri tembakau domestik di negara-negara operasinya akan mendorong terbukanya peluang pertumbuhan dari pangsa pasar yang ditinggalkan.

Ketetapan dalam Project Cerberus kemudian diterapkan Philip Morris di Indonesia. Lewat PT HM Sampoerna yang telah diakuisisi sepenuhnya pada 2009, Philips Morris mendukung penuh agenda anti-tembakau yang didesakkan ke dalam regulasi nasional Indonesia oleh gerakan anti-tembakau yang didukung pendanaan Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. Bahkan, melalui Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), suatu lembaga bentukan Sampoerna, mereka secara simultan ikut berpartisipasi dalam mendukung pembentukan regulasi anti-tembakau di negara ini. Selain itu, Sampoerna juga memprakarsai program penyuluhan bagi remaja untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok.

Sangat menarik, mengamati sepak terjang Philips Morris sebagai pemimpin pasar rokok dunia sejalan dengan agenda anti-tembakau. Apabila dilihat dari kacamata logika biasa, hal tersebut bertentangan dengan kepentingan sebuah perusahaan tembakau yang ikut mendiskreditkan nilai produk yang pasti akan membahayakan prospek bisnis mereka. Namun apabila dikaji lebih mendalam, tindakan Sampoerna dalam perspektif strategis bisa diacungi jempol. Paling tidak ada tiga manfaat yang bisa didapat dari apa yang mereka laksanakan, yang memberikan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang.

Pertama, posisi sebagai pemimpin pasar di industri tembakau menempatkan Philips Morris/Sampoerna sebagai representasi dari industri yang kemudian mendapat prioritas dalam pembicaraan terkait regulasi mewakili kepentingan industri. Posisi ini digunakan untuk tetap menjaga kepentingan mereka dalam tercapainya tujuan ekspansi global, yaitu membuka peluang pertumbuhan di Indonesia bagi diri dan mitra-mitra mereka dalam Project Cerberus.

Kedua, lewat prakarsa program mencegah remaja untuk merokok, Philips Morris/Sampoerna sesungguhnya melakukan investasi “awareness” terhadap calon pelanggan di segmen remaja. Ini agar, ketika beranjak dewasa, konsumen mampu menggunakan hak yang didorong oleh perspektif “prochoice” yang menjadi salah satu nilai dari masyarakat modern. Paling tidak persepsi produk yang dikenal adalah produkproduk milik Philips Morris/Sampoerna yang memiliki kredibilitas “moral” dan kualitas yang akan memengaruhi konsumen potensial menentukan pilihan produk mereka.

Ketiga, kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang dibangun bagi konsumen dan publik secara luas melalui perhatian mereka pada kepentingan publik dan generasi muda ikut membangun kepercayaan investasi terhadap nilai aset mereka di pasar modal.






Gurita Bisnis Tembakau Philip Morris (1)


Philip Morris bisa disebut sebagai penguasa bisnis tembakau di dunia. Sebab hampir di belahan dunia manapun yang memiliki industri tembakau, Philip Morris selalu masuk di dalamnya. Gurita bisnis tembakau Philip Morris kian hari kian meluas. Monopoli bisnis Philip Morris kian masif, termasuk di bisnis tembakau Indonesia.




Kecurangan Pembelian Tembakau Sampoerna Melalui PT Sadhana (2)




Sampoerna dalam setiap kesempatan berbicara di hadapan media kerap kali membanggakan model kerjasama kemitraan mereka dengan petani tembakau. Melalui anak perusahaannya yakni PT Sadhana Arif Nusa sebagai pengepul tembakau, Sampoerna mengkalim telah menjalankan model kerjasama yang sangat menguntungkan bagi petani tembakau.

Klaim itu tentu tidak serta merta bisa diterima begitu saja. Karena fakta di lapangan berbicara lain. Ada banyak kasus perseteruan antara PT Sadhana dan petani tembakau di beberapa daerah. Fakta itu menjadi bukti bahwa sejatinya model kemitraan yang dijalankan PT Sadhana masih jauh dari kata menguntungkan petani tembakau secara keseluruhan.

Pada Juli 2014, para petani tembakau di Lumajang melontarkan protes pada PT Sadhana terkait model budidaya tembakau. Pasalnya, PT Sadhana tidak memperbolehkan petani tembakau di Lumajang menanam White Barley (tembakau untuk rokok putih) dalam sistem tumpang sari dengan komoditas pertanian lain. Petani tembakau yang tergabung dalam model kemitraan PT Sadhana diwajibkan menanam bahan rokok putih itu saja. 

Aturan itu jelas merugikan bagi petani tembakau di Lumajang yang terbiasa menyandingkan tembakau dengan tanaman cabai. Bagi mereka, cabai bisa jadi cadangan investasi lain misal hasil tembakau mereka tidak memuaskan atau gagal panen. Ketika PT Sadhana melarang kebiasaan itu, tentu jadi kekhawatiran sendiri bagi petani mengingat sumber pendapatan mereka memang hanya dari lahan pertanian.

Lambat laun, petani di Lumajang melihat skema kemitraan yang dijalankan anak usaha Sampoerna bertugas membeli tembakau alias PT Sadhana, sudah masuk tahap menyebabkan ketergantungan. Mau tidak mau para petani terpaksa harus menuruti semua kawajiban yang ditentukan oleh PT Sadhana. Walaupun di masa panen nanti, tetap tidak ada jaminan bahwa semua hasil panen tembakau sepenuhnya diserap oleh PT Sadhana.

Petani tembakau di Lumajang tetap masih dihantui kasus penolakan gudang (PT Sadhana) untuk membeli hasil kerja keras mereka. Karena dalam beberapa kasus, PT Sadhana menolak membeli tembakau dari petani kemitraanya dengan berbagai macam alasan.

Di lumajang, kasus penolakan oleh PT Sadhana juga kerap terjadi. Biasanya, PT Sadhana menolak hasil panen petani tembakau di Lumajang lantaran tingkat residu pestisidanya dianggap terlalu tinggi. Padahal petani sudah memenuhi semua aspek budidaya yang sudah ditentukan PT Sadhana, termasuk soal penggunaan pestisida.






Kecurangan Pembelian Tembakau Sampoerna Melalui PT Sadhana (1)



Publik mungkin hanya mengetahui jika Sampoerna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu jika Sampoerna juga punya kaki di bisnis perdagangan bahan baku tembakau. Sampoerna memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tembakau, yakni PT Sadhana Arif Nusa.

Sebagai perusahaan memasok bahan baku tembakau untuk Sampoerna, PT Sadhana Arif Nusa ternyata tidak lepas dari catatan hitam pertembakauan. Bisnis perdagangan tembakau PT Sadhana seringkali bermasalah. PT Sadhana tercatat kerap kali berkonflik dengan petani tembakau karena dituding melakukan kecurangan pada praktik perdagangan tembakau mereka.

Pada 3 September 2012 silam, ratusan petani tembakau Lumajang menggelar unjuk rasa di gudang tembakau PT Sadhana Arif Nusa. Kala itu para petani menuding PT Sadhana memainkan standar tembakau dan memanipulasi harga sehingga banyak petani merugi. Tidak hanya itu, PT Sadhana juga dituding mengurangi jumlah bobot timbangan tembakau dari petani.

Terkait standar atau grade tembakau, PT Sadhana disinyalir tidak punya pakem yang jelas. Akibatnya, hasil panen tembakau dari para petani Lumajang selalu dianggap tidak mampu memenuhi standar tembakau premium PT Sadhana. Tentu saja ini sangat merugikan petani mengingat sejak awal mereka sudah mengeluarkan modal besar guna memenuhi segala aspek budidaya pertanian yang diwajibkan oleh PT Sadhana.

Modal besar yang dikeluarkan petani pada akhirnya tidak sebanding dengan harga beli yang ditentukan PT Sadhana. Disinilah kemudian muncul tudingan jika PT Sadhana menjalankan praktik manipulasi harga.

Selain itu, PT Sadhana juga disinyalir melakukan kecurangan dalam proses penentuan bobot timbangan tembakau. Para petani menyebut jika hasil timbangan PT Sadhana tidak sama dengan angka timbangan dari petani sendiri. Bahkan selisihnya tidak sedikit. Ada selisih sekitar empat kilo gram antara timbangan PT Sadhana dan petani.

Angka tersebut tidak sedikit. Mengingat itu adalah selisih hasil timbangan untuk tembakau kering. Misal diakumulasikan pada tembakau basah, selisih timbangan itu bisa mencapai 40 kg. Karena itulah kemudian para petani enggan memaklumi praktik semacam itu. Menurut petani, itu bukan lagi selisih akibat kesalahan timbangan. Tapi itu lebih pada praktik kecurangan pemotongan berat tembakau.

Kasus terbaru terjadi di Pamekasan Madura akhir Agustus lalu. Massa aksi menggeruduk PT  Sadhana Arif Nusa yang dianggap tidak mau membeli tambakau petani. Massa yang meliputi mahasiswa, warga, dan petani tembakau itu turut mengajak Kepala Disperindag Pamekasan ke Gudang Tembakau milik PT Sadhana. Selain tidak mau membeli tembakau petani, massa juga mencurigai PT Sadhana terlibat dalam permainan harga yang mengakibatkan anjloknya harga tembakau di Pamekasan.