Catat!!! Inilah Kronologis Terjadinya PHK Ribuan Pekerja Sampoerna




HM Sampoerna Pabrik rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang memproduksi Dji Sam Soe di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jumat 16 Mei 2014, secara resmi dinyatakan ditutup pihak manejemen. Penghentian produksi ini disampaikan langsung kepada sekitar 2.700 pekerja. Di antaranya 2.496 orang buruh borongan tetap bagian produksi rokok perusahaan besar dengan skala nasional tersebut. PHK secara sepihak tersebut, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak manajemen kepada para karyawan.

Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pagi itu seluruh karyawan diminta masuk seperti biasa dengan memakai seragam resmi perusahaan. Ketika seluruh karyawan berada di dalam lokasi pabrik, tiba-tiba ribuan karyawan dilarang masuk ruang produksi. Para karyawan diarahkan masuk aula pertemuan yang bersebelahan dengan tempat produksi. Setelah itu satu persatu karyawan mendapat selebaran pengumuman yang berisikan antara lain tentang pemutusan hubungan kerja. Dijelaskan pula pada surat selebaran itu, bahwa sejak tanggal 16 Mei 2014 perusahaan tidak produksi lagi. Namun, pihak perusahaan akan membayar upah sampai 31 Mei 2014 nanti.

Namun saat itu karyawan tidak diberitahukan penyebab pasti kenapa perusahaan rokok itu tidak produksi lagi. Pihak pengelola perusahaan tidak menjelaskan tentang penonaktifan 4.900 karyawan. Mereka sangat menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memberitahukan PHK tersebut terlebih dahulu. Anehnya, aksi PHK besar-besaran itu seolah-olah tidak mau diberitakan oleh media.

PHK besar-besaran yang dilakukan secara sepihak oleh pihak PT. HM Sampoerna, harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena sudah terjadi pelanggaran etika. Ismail, SH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang yang juga hadir di lokasi pabrik mengatakan, bahwa penutupan dan penghentian produksi di pabrik rokok SKT PT HM Sampoerna ini akan dikawal Pemkab sesuai dengan aturan perundangan. Seputar alasan penutupan, hal itu menjadi ranah pihak perusahaan.

Alasan PT HM Sampoerna melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 karyawannya yang bekerja di pabrik Jember dan Lumajang tersebut karena ditutupnya dua pabrik yang berlokasi di daerah tersebut pada 31 Mei 2014. Dimana adanya penurunan pangsa pasar segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) secara terus menerus hingga 23,1% pada 2013, dari 30,4% di 2009. 

Hal tersebut terjadi karena perubahan preferensi perokok dewasa dari sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin dengan filter. Penurunan yang terjadi pada 2013 merupakan penurunan yang sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kinerja merek‐merek SKT Sampoerna, di mana volume penjualan perseroan mengalami penurunan sebesar 13% pada  2013. Dimana Total volume SKT industri terus mengalami penurunan hingga kuartal pertama tahun 2014 mencapai 16,1%. PT HM Sampoerna Tbk menutup pabrik dengan alasan karena mengalami kerugian besar akibat tidak lakunya produk rokok kretek. PHK tersebut dilakukan karena PT HM Sampoerna Tbk menutup dua pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Jember dan Lumajang, Jawa Timur dengan alasan naiknya upah minimum yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada pilihan lain bagi sampoerna selain merumahkan 4.600 karyawan karena pebrik resmi ditutup pada Mei 2014.







Polemik PHK 4.900 Pekerja Sampoerna




Kasus yang melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan secara besar besaran. Pada kasus ini perusahaan telah melanggar konsep utilitarianism karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan melakukan PHK secara besar-besaran ketimbang berusaha mempertahankan karyawan dan mencari solusi lain yang lebih etis.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras rencana pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4.900 buruh PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) per 31 Mei 2014.  Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, sudah puluhan tahun buruh rokok tersebut telah membuat keluarga HM Sampoerna menjadi kelompok orang terkaya di Indonesia. Walaupun pabrik rokok ini sudah dijual ke perusahaan asing, maka keluarga HM Sampoerna wajib ikut bertanggung jawab agar PHK tersebut dapat dibatalkan. Karena kemungkinan PHK tersebut merupakan bagian perjanjian terselubung dengan pemilik baru setelah HM Sampoerna meraup keuntungan besar dari penjualan perusahaan tersebut. (economy.okezone.com)

Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menilai, PT HM Sampoerna Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 pekerja hanya akal-akalan perusahaan tersebut. Pasalnya, yang terkena PHK itu adalah karyawan outsourcing yakni pekerja pemborongan dan pekerja harian lepas dimana kepastian akan pendapatan maupun jaminan sosialnya yang tidak jelas.

Sebagaimana diberitakan, PT HM Sampoerna Tbk telah menghentikan operasional pabrik rokok terhitung tanggal 16 Mei 2014. Serikat buruh menganggap dimana setelah bertahun-tahun memberikan produktivitas dan keuntungan bagi HM Sampoerna, para pekerja tersebut dengan mudahnya di PHK tanpa mendapat kepastian untuk bekerja kembali. Kalaupun dijanjikan untuk diberi pelatihan maka hal tersebut  tetap tidak menyelesaikan masalah karena mengganti profesi pekerjaan tadak mudah dan cepat.

PT HM Sampoerna Tbk  telah melakukan  PHK terhadap 4.900 pekerja yang terdiri dari pabrik di Jember sebanyak 2.300 orang dan pabrik Lumajang sebanyak 2.600 orang pekerja. Keputusan HM Sampoerna ini dinilai merupakan cara untuk melepaskan tanggungjawab HM sampoerna kepada para pekerja yang sudah lama bekerja. Seharusnya HM Sampoerna sudah mengangkat para pekerja tersebut sebagai pekerja tetap karena buruh linting rokok tersebut bekerja di line inti produksi rokok, dimana  sesuai Pasal 64-66 UU 13/2003  Permenakertrans 19/2012, seharusnya pekerja tersebut menjadi pekerja tetap, bukan terus menerus di outsourcing.

Menurut data Kementerian Perindustrian pertumbuhan pasar rokok bisa mencapai 8% di tahun 2013 dan akan terus meningkat di tahun 2014 ini. Pasar rokok nasional pada 2013 mencapai Rp 223 triliun. Hal ini berarti bahwa permintaan terhadap rokok masih sangat besar dan HM sampoerna masih dalam kondisi yang masih dapat beroperasi sehingga  tidak ada alasan HM sampoerna untuk menutup pabriknya di Jember dan Lumajang. Keputusaan HM Sampoerna dianggap hanyalah akal-akalan saja karena penutupan pabrik di Jember dan Lumajang akan disertai dengan pembukaan pabrik baru di daerah lain. Pemerintah pusat harus turun tangan atas masalah ini.

Dikatakan, pemberian pesangon yang hanya dua bulan upah ditambah tunjangan hari raya (THR) tahun ini oleh HM sampoerna atas PHK tersebut merupakan pelanggaran serius UU 13/2003 tentang Tenaga Kerja. Dimana seharusnya para pekerja sudah menjadi karyawan tetap dan mendapatkan hak-haknya sesuai UU 13/2003. Pemberian pesangon yang minim tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan bukti bahwa memang HM sampoerna ingin melepaskan tanggungjawab dengan tidak memperhitungkan masa kerja para pekerja.

Jika terdapat pelanggaran kesepakatan dan ketidaksesuaian pembayaran pesangon tampak dengan jelas bahwa perusahaan melanggar konsep hak dan kewajiban, serta keadilan. Dengan ketidaksesuaian dan pelanggaran tersebut, konsep Distributive justice, keadilan berdasar kontribusi, keadilan berdasar kebutuhan dan kemampuan, Keadilan retributive, Compensatory justice telah dilanggar. Di samping itu konsep hak dan kewajiban terutama hak kontraktual telah dilanggar secara nyata. Pada hak kontraktual, hak seseorang harus dibayar sesuai dengan kontrak.

Pemerintah harusnya bertindak tegas melalui anjuran Disnaker setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menolak permohonan PHK tersebut. Dan juga meminta pengusaha kembali berunding dengan serikat pekerja perusahaan untuk mencari jalan keluar menghindari PHK tersebut. Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans, Irianto Simbolon, meminta  PT HM Sampoerna Tbk agar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menggambarkan bahwa suatu pemecahan kasus dilemma etis diperlukan suatu koordinasi dan sinergi yang baik dari semua pihak yang berkaitan.  Secara keseluruhan, meskipun terdapat pelanggaran etika procedural, namun Pihak Sampoerna memiliki alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.900 karyawannya yang bekerja di pabrik Jember dan Lumajang tersebut. Dikutip dari liputan6.com, menurut Sekretaris Perusahaan Sampoerna, Maharani Subandhi menuturkan, pemutusan hubungan kerja itu dilakukan seiring dengan ditutupnya dua pabrik yang berlokasi di daerah tersebut pada 31 Mei 2014.

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Maharani mengakui adanya penurunan pangsa pasar segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) secara terus menerus hingga 23,1% pada 2013, dari 30,4% di 2009.  Hal ini terjadi karena perubahan preferensi perokok dewasa dari sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin dengan filter. Menurut dia, penurunan yang terjadi pada 2013 merupakan penurunan yang sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kinerja merek‐merek SKT Sampoerna, di mana volume penjualan perseroan mengalami penurunan sebesar 13% pada  2013.

Dimana Total volume SKT industri terus mengalami penurunan hingga kuartal pertama tahun 2014 mencapai 16,1%.  Maharani menuturkan, keputusan produsen rokok bermerek Dji Sam Soe itu menutup kedua pabrik SKT merupakan pilihan terakhir, yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memastikan iklim usaha dan iklim kerja yang stabil dan berkesinambungan bagi perusahaan maupun keseluruhan karyawan produksi SKT Sampoerna. Meskipun penutupan pabrik SKT di Jember dan Lumajang akan menyita perhatian, Sampoerna tetap berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri rokok Indonesia.

Untuk masalah pesangon, bagi karyawan yang terkena PHK, Sampoerna berjanji akan memberikan paket pesangon yang jumlahnya lebih besar dari yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Di samping itu, pihak perusahaan juga akan membayarkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri untuk tahun 2014 ini. Selain paket pesangon dan THR tersebut, Sampoerna juga memberikan kesempatan kepada para karyawan di pabrik SKT Jember dan Lumajang untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mendapatkan keahlian baru dan mencari sumber penghasilan lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Hariyadi juga mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik PT HM Sampoerna di kabupaten itu sudah memenuhi prosedur. Dimana  alasan HM Sampoerna bahwa perusahaannya bangkrut karena produknya terus mengalami penurunan penjualan dan tidak ada yang salah secara undang-undang terkait dengan penutupan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Garahan, Kecamatan Silo, tersebut. Pesangon buruh PHK PT HM Sampoerna Tbk dengan dan tunjangan hari raya (THR) akan diselesaikan mulai 6 Juni sampai 13 Juni 2014.

Pesangon disesuaikan dengan peraturan normatif yang ada di UU Ketenagakerjaan. Pihak Disnaker Kabupaten Jember menyatakan proses PHK karyawan telah memenuhui prosedur. Kepala Dinasker Kabupaten Jember, Ahmad Hariyadi mengatakan, PT HM Sampoerna Tbk menutup pabrik dengan alasan karena mengalami kerugian besar akibat tidak lakunya produk rokok kretek. PHK tersebut dilakukan karena PT HM Sampoerna Tbk menutup dua pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Jember dan Lumajang, Jawa Timur dengan alasan naiknya upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Melalui perjanjian tripartit antara PT HM Sampoerna, perwakilan buruh oleh SPSI, dan Disnakertrans, realisasi pencairan pesangon akan diberikan pada tanggl 6 Juni mendatang. Karyawan mengancam akan melakukan aksi demo jika PT HM Sampoerna ingkar janji. Pihak PT HM Sampoerna Tbk sudah berjanji akan memberikan pesangon enam kali gaji ditambah dengan Tunjangan Hari Raya.

Titik temu antara Karyawan dan Direksi PT HM Sampoerna, akhirnya tercapai setelah terjadi pertemuan-pertemuan antara direksi, mantan-mantan karyawan dengan serikat pekerja karyawan dan tim khusus yang di kirim oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan proses PHK menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan hak-hak normatif pekerja terpenuhi.

PT HM Sampoerna Tbk menghentikan operasional pabrik rokok terhitung tanggal 16 Mei 2014. Akibatnya, 4.900 pekerja di-PHK, terdiri dari 2.300 orang pekerja pabrik di Jember dan 2.600 pekerja dari pabrik Lumajang. Namun kasus PHK di pabrik Jember, telah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Di antaranya kesepakatan pelaksanaan pembayaran kompensasi pesangon 6 bulan pada 25 Mei 2014. Pesangon 6 bulan ini terdiri dari 2 bulan upah, uang kebijakan 3 bulan upah, dan tambahan tunjangan hari raya 1 bulan upah.

Sedangkan untuk pabrik di Lumajang, proses perundingan dan pertemuan bipartit lanjutan masih akan dilakukan beberapa hari ke depan. Perundingan itu dimediasi pemerintah pusat dan dinas tenaga kerja setempat. Pasalnya karyawan menyadari akan sangat sulit untuk benar-benar mendapatkan haknya secara utuh yang diberikan oleh perusahaan karena sulitnya menghadapi masalah administrasi yang akan membelit mereka.

Oleh karena itu, karyawan menerima uang pesangon yang sekarang sudah disepakati, walaupun mungkin dalam hati kecil sebagian dari meraka masih merasa keberatan dan menginginkan tidak terjadi PHK tapi bagaimanapun pihak perusahaan sudah mengambil keputusan.






Philip Morris dan Kehebatannya dalam Lobi Politik




Sebagai perusahaan rokok multinasional, Philip Morris sangatlah hebat dan berpengalaman dalam melakukan lobi politik. Di tingkat global, kehebatan lobi politik Philip Morris tercermin dengan semakin mengguritanya bisnis rokok mereka di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, Philip Morris tercatat sebagai perusahaan rokok nomor satu dengan pangsa pasar produk hasil tembakau terbesar di dunia.

Philip Morris secara terbuka mengakui kalau mereka kerap kali melakukan pendekatan dengan pemerintah. Tony Snyder sebagai juru bicara Philip Morris pernah mengatakan bahwa lobi politik dengan pemerintah memang kerap kali mereka lakukan. Menurutnya, sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi barang dengan tingkat pengawasan yang relatif ketat, lobi politik adalah bagian dari pekerjaan mereka.

Pernyataan itu muncul ketika Reuters melakukan ivestigasi terkait kelicikan lobi politik Philip Morris pada 2017. Kala itu, Reuters berhasil membongkar dokumen internal Philip Morris yang menunjukkan lobi-lobi rahasia perusahaan dalam melemahkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau pakta anti tembakau yang diusung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam dokumen internal yang berjumlah ribuan halaman itu juga disebutkan rencana Philip Morris membentuk tim global untuk mengawasi para pendukung pengendalian tembakau.

Sejak FCTC dicetuskan pada tahun 2005, hampir seluruh negara di dunia telah menandatangani FCTC. Sejak awal, Philip Morris sejatinya memang sudah punya kepentingan yang dititipkan dalam FCTC. Mereka juga punya kendali akan FCTC. Akan tetapi, lama kelamaan FCTC menjadi "kereta lepas kendali" yang digerakkan oleh "ekstremis antitembakau" yang malah menghadirkan ancaman bagi Philip Morris.

Salah satu cara Philip Morris untuk kembali bisa mengendalikan FCTC adalah dengan mendorong lebih banyak delegasi yang berasal dari kalangan mereka ketika proses pembahas FCTC. Lobi politik kembali dilancarkan.

Pada November 2016, ketika WHO mengadakan pertemuan dwitahunan yang membahas regulasi tembakau di New Delhi India, Philip Morris menjalankan operasi rahasia di sebuah hotel dekat tempat konferensi berlangsung. Secara diam-diam, Philip Morris melakukan pertemuan dengan delegasi dari Vietnam dan negara-negara lain. Pertemuan itu tentu agar memuluskan jalan Philip Morris untuk kembali bisa mengendalikan FCTC.

Tampaknya Philip Morris berhasil. Delegasi dari nonlembaga kesehatan meningkat dari puluhan menjadi lebih dari 100 orang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berasal dari kementerian keuangan atau kementerian pertanian yang berpotensi mengutamakan pendapatan di atas isu kesehatan. Dalam dokumen internal temuan dari Reuters, terungkap juga kalau Philip Morris sempat memberikan ucapan selamat kepada para eksekutif atas "jasa" mereka melemahkan regulasi anti tembakau pascakonferensi FCTC di Moskow tahun 2014 lalu.

Temuan Reuters tersebut ternyata tidak menciutkan nyali Philip Morris. Mereka tetap menganggap bahwa lobi politik itu lumrah. Bagi Philip Morris, lobi politik dengan pejabat pemerintahan tidak bisa serta merta dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak pantas meski pada dasarnya akan selalu ada kepentingan sengaja dititipkan.





Sri Mulyani Antek Asing



Tanpa perlu berdebat panjang, sepertinya kita semua belakangan ini semakin yakin kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki pandangan ekonomi neoliberal. Dia juga punya punya ciri-ciri sebagai ekonom kolonial yang tidak punya empati dan tidak punya terobosan dalam usaha mengangkat kesejahteraan matoritas rakyat negeri ini. Label Sri Mulyani sebagai antek asing semakin hari semakin melekat.

Sejak kementerian keuangan dipegang oleh Sri Mulyani banyak sekali kebijakan tidak pro rakyat yang dikeluarkan. Sri Mulyani mencabut subsidi untuk rakyat kecil, menambah hutang negara – Profesor Anwar Nasution menyebut Sri sebagai 'Menteri Batok Kelapa', karena 'piawai' dalam urusan mengutang ke pihak asing –, hingga yang terbaru yakni menaikkan tarif cukai rokok hingga 23% (tertinggi sepanjang sejarah).

Selain angka kenaikan cukai untuk 2020 yang terbilang janggal, proses perumusannya juga terlihat aneh. Sebab dalam sidang paripurna dengan DPR, kenaikan cukai rokok sejatinya disepakati hanya 10-13 persen saja. Sementara dalam rapat kabinet besaran angka kenaikannya tidak ditentukan. Lalu darimana asalnya angka kenaikan sebesar 23 persen ini?

Bahkan kenaikan ini terlihat seperti keputusan seenak jidat Sri Mulyani saja. Bahkan Kementerian Perindustrian juga secara terbuka menyatakan tidak sepakat dengan kenaikan sebesar 23 persen ini. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim berpendapat keputusan ini jelas merugikan industri rokok dan tembakau. Permintaan terhadap rokok bisa saja turun, sehingga pembelian tembakau oleh perusahaan ikut terdampak.

Jika diterik lebih jauh lagi, dampak kenaikan tarif cukai tentu saja lebih luas lagi. Karena jika permintaan terus menurun, kinerja industri rokok dan tembakau jelas akan ikut menyusut. Bila demikian, bukan tidak mungkin perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawannya demi mengurangi beban biaya di tengah permintaan yang merosot. Artinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober 2019 bisa mengakibatkan PHK massal.

Dibalik segala kontroversinya soal kenaikan tarif cukai itu, ternyata ada fakta menarik yang membuktikan kalau Sri Mulyani memang antek asing. April 2018, Sri Mulyani diangkat sebagai anggota task force kebijakan fiskal untuk kesehatan Bloomberg Philathropies (BP). BP adalah lembaga swasta yang didirikan mantan Walikota New York tiga periode dan pengusaha media Michael Bloomberg. Misi utamanya yakni pengendalian tembakau.

BP melalui Bloomberg Initiative menyalurkan dana milyaran rupiah untuk kegiatan antirokok di seluruh dunia. Di antaranya hinggap ke rekening banyak LSM dan sedikit ke lembaga pemerintah di Indonesia. Program-program yang sudah dan masih berjalan antara lain asistensi penyusunan RUU, Perda dan regulasi pengendalian dan pengalihan tanaman tembakau ke tanaman lain, pengaturan larangan merokok, larangan memajang rokok di gerai penjualan, sampai pemaksaan peningkatan tarif cukai rokok hingga 70% dari harga rokok.

Tujuan penyaluran dana itu adalah menyiapkan jalan masuk bagi penerapan program bantuan farmasikologis untuk berhenti merokok. Program ini diikuit oleh memunculnya produk-produk Nicotin Replacement Therapy (NRT) sebagai pengganti rokok. Hadirnya NTR dimaksudkan untuk merebut ceruk dagang nikotin melalui bantuan badan resmi PBB yakni WHO. Mengapa perusahaan farmasi tertarik terjun ke pasar nikotin? Karena omset pasar nikotin dunia nilainya sangat fantastis!






Mengungkap Tabir Dibalik Penutupan Pabrik SKT Sampoerna




Tanggal 31 Mei 2014 Sampoerna menutup dua pabrik SKT mereka di Jember dan Lumajang. Penutupan pabrik tersebut menyebabkan sekitar 4.900 buruh pabrik di-PHK secara sepihak. Sampoerna beralasan langkah itu diambil seiring dengan  rencana untuk merestrukturisasi operasional pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dianggap merugikan Sampoerna.

Sampoerna sah sah saja alasan apapun. Namun fakta di lapangan menyebutkan jika Sampoerna adalah pemimpin pasar SKT. Brand SKT Sampoerna lebih kuat dibanding perusahaan SKT lainnya. Laporan Tahunan Sampoerna pada 2013 menunjukkan bahwa secara kesuluruhan unit bisnis mereka mengalami pertumbuhan meskipun pangsa pasar SKT Sampoerna menurun.

Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp 75 triliun sepanjang 2013. Naik 12,6 persen dibandingkan penjualan bersih pada 2012. Selain itu, tahun lalu perseroan juga meningkatkan volume produksi sebesar 3,4 persen menjadi 111,3 miliar batang. Bagaimana mungkin Sampoerna menutup pabrik dengan alasan mengalami kerugian padahal dividen tahun 2012 mencapai Rp9,95 triliun?

Alasan menutup pabrik karena redupnya pasar SKT bisa jadi hanyalah akal-akalan Sampoerna saja. Dibalik alasan kurang logis itu, Sampoerna sejatinya hanya ingin mengefisiensi pekerjanya saja mengingat proses produksi SKT memang membutuhkan jumlah pekerja yang banyak. Alasan lain yang lebih masuk akal tentu Sampoerna punya keinginan untuk memperbesar segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Rokok Putih mereka.

Dugaan itu terbukti. Tak lama berselang setelah penutupan dua pabrik SKT di Jember dan Lumajang, Philip Morris Indonesia alias Sampoerna membangun dua pabrik kretek mesin di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi di dua pabrik tersebut ditaksir sebesar US$ 174 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Dua pabrik itu rencananya akan diproyeksikan untuk memproduksi rokok kretek mesin dan rokok putih.

Sampoerna berniat melakukan peningkatan kapasitas produksi Marlboro untuk pasar domestik dan ekspor, khususnya pasar Asia Pasifik. Di 2012, nilai ekspor produk tembakau dari PMID dan Sampoerna mencapai angka US$ 24 juta dan diharapkan akan meningkat sedikitnya dua kali lipat di tahun ini menyusul adanya penambahan kapasitas produksi.

Dua pabrik baru milik Sampoena itu mulai beroperasi secara penuh pada 2014. Karena memang berorientasi pada mesin, sehingga tak banyak tenaga pekerja manusia yang direkrut oleh Sampoerna. Mereka hanya mempekerjakan tak lebih dari 600 orang saja. Angka itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah buruh pabrik SKT di Jember dan Lumajang yang di-PHK Sampoerna sebelumnya. Ini sekaligus jadi bukti juga kalau Sampoerna sejak awal memang punya niatan mengefisiensi pekerjanya.





Modus Outsourching Sampoerna Berujung PHK


Sampoerna dalam paraktiknya di lapangan menggunakan sistem Mitra Produksi Sampoerna (MPS) untuk urusan ketenagakerjaan. MPS merupakan sebuah praktek proses pengalihdayaan atau memindahkan kegiatan usaha produksi ke pihak ketiga dengan tujuan melakukan efisiensi tenaga kerja dan menghemat biaya produksi. Pihak ketiga sebagai mitra Sampoerna memakai sistem outsourching bagi semua pekerjanya.

Sistem MPS tentu sangat menguntungkan bagi Sampoerna. Sampoerna dapat meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan tanpa harus mengeluarkan dana investasi baru untuk membangun pabrik atau perluasan pabrik. Selain itu,Sampoerna juga bisa terbebas dari problem tenaga kerja seperti pesangon, pensiun atau hak tenaga kerja lainnya, karena sudah menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai mitra usaha.

Praktik itu tentu menyimpang dari isi UU Ketenagakerjaan serta peraturan turunan lainnya. UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing adalah jasa kebersihan, keamanan, transportasi, katering dan jasa migas pertambangan. Sementara pekerjaan yang bersifat kontinyu tidak diperbolehkan untuk di outsourcing. Dan dalam industri rokok, aktivitas melinting rokok merupakan core binis yang tak bisa dilimpahkan oleh pihak lain, selain hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.

Setiap sesuatu yang menyalahi aturan pasti melahirkan masalah, tak terkecuali sistem MPS. April 2017, KUD Sumberejo Pasuruan sebagai mitra Sampoerna melakukan PHK sepihak. Ratusan buruh outsourcing yang mayoritas adalah ibu-ibu dirumahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka juga hanya diberi pesangon sekedarnya meski sudah bekerja di KUD Sumberejo selama puluhan tahun. Korban PHK kemudian hanya bisa mengadu ke anggota DPRD Pasuruan terkait kasus itu. Sementara Sampoerna seolah tak pernah terlibat dan lepas tangan terkait kasus itu.

Kejadian serupa juga terjadi di Kendari pada Agustus 2019 lalu. CV Central Niaga yang merupakan mitra usaha Sampoerna melakukan PHK sepihak terhadap 14 karyawannya. 14 orang karyawan itu dipecat dengan tanpa diberikan pesangon yang layak. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Kasus itu kemudian diadvokasi oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kendari (IPPMIK). Puluhan massa dari IPPMIK mendatangi kantor Sampoerna Kendari. Karena merasa tidak terlibat dalam kasus itu, Sampoerna tetap enggan turut bertanggungjawab. Massa kemudian kesal dengan sikap Sampoerna yang lepas tangan. Massa lalu melempari kantor Sampoerna Kendari dengan tomat busuk sebagai bentuk kekecewaan.

Jauh sebelum dua kasus itu, praktik PHK sepihak dalam skala besar yang melibatkan Sampoerna juga terjadi di Jember dan Lumajang. Tepatnya di 2014 silam. Dua pabrik milik Sampoerna ditutup tanpa alasan yang jelas. Imbasnya, sekitar 4.900 buruh di-PHK secara masal.




Kepentingan Sampoerna dalam Simplifikasi Cukai Rokok


Isu simplifikasi cukai rokok belakangan menjadi obrolan hangat di kalangan stakeholder pertembakauan. Simplifikasi atau bisa dimaknai sebagai penyederhanan tingkatan (layer) tarif cukai rokok memang syarat kepentingan. Karena dengan simplifikasi, pabrikan rokok kecil akan dipaksa bersaing secara terbuka dengan perusahaan rokok besar. Akibatnya, lambat laun bisa dipastikan pabrikan rokok kecil satu persatu bakal tumbang.

Logika sederhananya begini. Simplifikasi akan sangat menguntungkan bagi pabrikan rokok besar – khususnya bagi perusahan rokok multinasional sebagai produsen rokok putih yang sejauh ini dikenai tarif cukai paling tinggi – karena produk mereka akan dikenai tarif cukai yang setara dengan pabrikan rokok kecil. Ketika tarif cukai setara, produk mereka tentu harga jualnya akan setera juga dengan produk pabrikan rokok kecil.

Ketika harga jual produk bisa setara, konsumen tentu akan memilih produk dari pabrikan rokok besar yang secara cita rasa maupun brand jauh lebih unggul dari rokok keluaran pabrikan kecil. Pangsa pasar pabrikan rokok kecil bisa dipastikan akan tergerus tajam. Pabrikan rokok kecil hanya tinggal mengunggu waktu untuk gulung tikar.

Lalu, siapa sebenarnya aktor dibalik munculnya isu simplifikasi cukai rokok? Jawabannya adalah Sampoerna!

Isu simplifikasi sudah digaungkan oleh Sampoerna sejak tahun 2015. Sampoerna selalu melobi pemerintah agar kebijakan simplifikasi segera diterapkan. Dalam isu simplifikasi yang digaungkan oleh Sampoerna, di dalamnya berisi mengenai penggabungan batas produksi dan tarif cukai antara kretek dan rokok putih. Samporna juga mendorong agar layer atau golongan tarif cukai rokok yang ada saat ini dipangkas menjadi sesedikit mungkin.

Lobi Sampoerna terkait simplifikasi terbukti membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok mulai 2018 hingga 2021. Pada 2018, tarif cukai produk tembakau itu disederhanakan dari 12 menjadi 10 layer. Tahun ini, jumlah layer kembali dipangkas hingga hanya menjadi 8. Penyederhanaan dilanjutkan pada 2020 menjadi 6 layer dan akhirnya tinggal 5 layer pada 2021.

Secara kasat mata, simplifikasi seolah menjadi kebijakan yang sangat adil. Namun pada kenyataanya, kebijakan yang dirasa “adil” itu ternyata memuat makna ketikdakadilan serta hilangnya perlindungan pemerintah terhadap pabrikan rokok kecil yang notabene produsen kretek.